It's just me, my life, my idea

Kena Tilang Dalam Razia? Begini Prosedur Yang Benar.

Saat sedang asik berkendara tiba-tiba dikejutkan dengan puluhan petugas polisi yang memenuhi jalan, walaupun saat razia pasti ada rambu/ tanda sebelumnya, namun sebagian besar dari kita tidak terlalu memperhatikan rambu tersebut, yang menarik perhatian justru banyaknya petugas kepolisian, biasanya menggunakan rompi kuning, menyebar memenuhi jalan.

Biasanya, saat kita melihat yang seperti itu, kita langsung keringat dingin, terlepas seluruh dokumen kita lengkap atau tidak, ada stigma negatif bahwa walaupun kita benar, pada akhirnya akan ada yang dijadikan alasan untuk membuat kita ditilang.

Namun seiring dengan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, hal-hal negatif itu saat ini sudah hampir tidak ada, kalaupun masih ada, biasanya merupakan oknum yang bermain sendiri (bukan dalam konteks razia resmi).

Banyak dari kita yang sok tau, pura-pura tau, atau bener-bener ga tau, gimana sebenernya prosedurnya apabila kita kena tilang. Jangan juga sok-sok an minta surat perintah apalagi ampe nyolot, sekali lagi kita bicara dalam konteks razia, yang notabene sudah resmi.

 

Mekanisme Penindakan.

Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

 

Prosedur Tilang.

Segera setelah kendaraan berhenti dan petugas memperkenalkan diri, bisanya akan diminta dokumen kelengkapan kendaraan, dalam hal ini SIM dan STNK. Apabila kedua dokumen tersebut tidak ada masalah, maka akan diperiksa kondisi fisik kendaraan.

Dalam hal terjadi pelanggaran, petugas akan mengeluarkan surat tilang.

Berdasarkan prosedur yang benar, petugas akan menanyakan apakah kita ingin langsung membayar denda atau ikut sidang, kebanyakan petugas memang akan hanya menanyakan apa kita ingin ikut sidang. Sidang sendiri biasanya dilangsungkan 5-10 hari dari tanggal tilang.

Apabila kita ingin ikut sidang, maka petugas akan memberikan lembar warna merah, namun jika ingin langsung membayar denda, akan diberi lembar warna biru. Namun ada beberapa hal yang harus dicermati bagi pelanggar yang kena tilang.

  • Lembar Merah – mengikuti sidang
    • Akan disita satu dokumen, biasanya SIM.
    • Selama menunggu tanggal sidang, kartu tilang berfungsi sebagai pengganti SIM, dan biasanya apabila ternyata Anda super apes bertemu dengan dua razia dalam rentang waktu tersebut, Anda tidak akan ditilang untuk kedua kalinya.
    • Kendaraan dapat langsung dibawa untuk melanjutkan perjalanan.
    • Denda yang harus dibayar sesuai dengan keputusan pengadilan, walaupun sidang nya cukup singkat dan padat, namun apabila Anda merupakan orang yang bersikeras, Anda dapat mengajukan pembelaan saat sidang, dengan kemungkinan dibebaskan tanpa membayar denda. Namun biasanya, kita cukup puas hanya dengan mengakui kesalahan dan biasanya hakin menetapkan denda yang harus dibayar hanya 10-25% dari besaran denda tertinggi.
    • Di beberapa polda, tersedia posko/ unit pelayanan tilang, unit ini untuk melayani pelanggar yang tidak sempat datang ke persidangan, bisa sebelum, maupun setelah, bahkan pada hari yang sama dengan persidangan. Di unit ini Anda harus membayar denda dengan besaran yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya berkisar 15-30% dari denda tertinggi.
    • Sebagai contoh apabila tidak memiliki SIM denda tertinggi Rp. 1 juta, dengan ikut sidang denda yang harus dibayar berkisar Rp. 100 ribu hingga Rp. 250 ribu, dengan mendatangi unit pelayanan tilang, denda yang harus dibayar berkisar Rp. 150 ribu hingga Rp. 250 ribu.
    • Seluruh proses dapat diwakilkan, menggunakan surat kuasa, dengan asumsi mengakui kesalahan di persidangan.
  • Lembar Biru – langsung bayar denda
    • Akan disita satu dokumen, biasanya SIM.
    • Setelah mendapat surat tilang, pelanggar harus langsung pergi ke ATM BRI untuk membayar denda tilang.
    • Kendaraan hanya dapat dibawa untuk melanjutkan perjalanan setelah petugas menerima resi pembayaran denda.
    • Denda yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menggunakan acuan denda tertinggi.
    • Sebagai contoh apabila tidak memiliki SIM denda tertinggi Rp. 1 juta, maka jumlah yang harus dibayarkan melalui ATM BRI adalah Rp. 1 juta.
    • Dokumen disita oleh tim kepolisian yang menyelenggarakan razia, apabila denda dibayarkan setelah razia berakhir, pelanggar harus mendatangi posko kepolisian yang menyelenggarakan razia tersebut.
    • Dalam hal razia sudah berakhir dan pelanggar tidak dapat mendatangi posko kepolisian penyelenggara razia, maka objek yang disita dapat diurus pengambilannya dalam 5-15 hari kerja di unit pelayanan tilang polda terkait.
    • Seluruh proses tidak dapat diwakilkan.

Banyak beredar berita negatif bahwa saat tilang harus minta lembar biru, bahwa lembar merah identik dengan suap.  Pada kenyataannya, apapun yang kita pilih, seluruh dana hasil pembayaran denda tetap masuk ke pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia sebagai penerbit surat tilang. Bedanya hanya metode transaksinya, jika menggunakan lembar biru, menggunakan transaksi elektronik, denda langsung ditransfer ke rekening Kepolisian, apabila menggunakan lembar merah, menggunakan transaksi konvensional secara tunai, baik dibayarkan di Pengadilan maupun di Unit Pelayanan Tilang Polda terkait.

 

Besaran denda.

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya merujuk pada  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas :

  • Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
  • Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
  • Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
  • Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
  • Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
  • Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
  • Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
  • Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
  • Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
  • Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
  • Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
  • Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)
  • Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)
  • Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Dan masih ada beberapa pelanggaran lain namun biasanya tidak digunakan dalam razia.

 

Penyitaan Objek Pelanggaran.

Setiap pelanggaran akan mendapatkan surat tilang, dan sebelum denda tilang dibayar maka petugas harus mengambil semacam jaminan dari pelanggar. Jaminan ini dapat berupa dokumen maupun barang.

  • Dalam hal terjadi pelanggaran namun dokumen lengkap, biasanya petugas akan mengambil SIM untuk disita (sebagai jaminan).
  • Dalam hal terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan fisik kendaraan, atau dalam hal pelanggar tidak memiliki/ membawa SIM, maka petugas akan mengambil STNK untuk disita.
  • Dalam hal terjadi pelanggaran dimana pengemudi lalai tidak membawa/ memiliki baik SIM atau STNK, maka petugas akan menyita kendaraan yang menjadi objek pelanggaran.
  • Dokumen yang telah habis masa berlakunya, maka tidak dapat memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu membawa SIM yang habis masa berlakunya sama dengan tidak membawa SIM, begitupun dengan membawa STNK yang belum dibayar/ menunggak/ mati pajaknya, berarti belum mendapat pengesahan dari Kepolisian, oleh karenanya dinyatakan tidak berlaku secara hukum sebagai STNK.

Seluruh dokumen yang disita, menjadi milik kepolisian hingga denda dibayarkan, dan seluruhnya akan dicantumkan dalam surat tilang. Dalam hal hingga batas waktu tertentu denda tidak dibayarkan (objek yang disita tidak ditebus) maka akan dilakukan pembersihan dengan memusnahkan dokumen atau apabila objek sita berupa kendaraan, bisa dibiarkan rusak berkarat, dijual, maupun dilelang.

 

Yang Harus Menjadi Perhatian.

Seyogyanya peraturan dibuat untuk kebaikan bersama, dalam hal ini apabila kena tilang berarti ada yang kurang.

Untuk kendaraan roda empat, hal-hal seperti dongkrak, segitiga pengaman, kunci ban, perlengkapan p3k, merupakan perlengkapan yang wajib ada saat berkendara.

Begitupun dengan kendaraan roda dua, penggunaan helm yang benar, posisi spion, gagal menyalakan lampu depan, merupakan komponen wajib dalam berkendara. Karena hal-hal tersebut sudah terbukti menjadi faktor penting pencegah terjadinya kecelakaan. Pada akhirnya pasti kita ingin tiba di tujuan dengan selamat, walaupun tujuannya hanya warung di seberang jalan.

 

(ebs)